Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom adalah kewenangan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kotbahwa pelabuhan penyeberangan yang melayani lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dikelola secara optimal demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. bahwa untuk meningkatkan kwalitas pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang dimaksud huruf b perlu dipungut retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sultra Nomor 7 Tahun 1989
Peraturan Daerah Prov. Sultra Nomor 5 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perda Nomor 15 Tahun 2001

perda ini mengatur tentang ketentuan umum, lokasi dan pengelolaan, ketentuan pemungutan retribusi daerah, kewajiban membayar retribusi, saat retribusi terutang, penetapan, tata cara pemungutan dan penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.