Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, sehingga perlu diberikan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan terhadap hak yang dimilikinya;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu dilakukan upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terarah dan terencana;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi penyandang disabilitas bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi serta kondisi yang ada di Sumatera Barat, sehingga perlu diganti;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020,
11. Peraturan Presiden Nomor 68 tentang Komisi Nasional Disabilitas,

PERATURAN DAERAH INI MNEGATUR TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERKUT:
1. KETENTUAN UMUM 2. RAGAM PENYANDANG DISABILITAS 3. HAK PENYANDANG DISABILITAS 4. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 5. PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 6. PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 7. KOORDINASI 8. KOMITE DISABILITAS DAERAH 9. PENDANAAN 10. PARTISIPASI MASYARAKAT 11. PENGHARGAAN 12. EVALUASI 13. SANKSI 14. KETENTUAN PENUTUP

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (486.88 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.