Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985,
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018,
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020,
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007,
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013,
25. Peraturan Daerah Prov. Nomor 10 Tahun 2008,
26. Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 17 Tahun 2019,
27. Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 8 Tahun 2020,
28. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 45 Tahun 2019,
29. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 79 Tahun 2020

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 berupa Laporan Keuangan memuat:
:
a. LRA b. Lap. Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. LO e. LAK f. LPE g. CALK
Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (6.49 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.