Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021,
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017,
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018,
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018,
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008,
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012,
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014,
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016,
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016,

Peraturan ini tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan isi sebagai berikut:
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat:
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I:
Pendahuluan;
b. BAB II:
Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III:
Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV:
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V:
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI:
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
g. BAB VII:
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII:
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
i. BAB IX:
Penutup. Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (16.3 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.