Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta meningkatkan sumber daya masyarakat Nagari;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nagari perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah nagari dalam berbagai bidang;
3. bahwa selain penataan dan peningkatan manajemen pemerintahan nagari yang baik, juga diperlukan peningkatan peran lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan nagari;
4. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari perlu diatur dengan peraturan daerah;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 ini adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020,
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019,
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan ini tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum, 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, 3. Pemberdayaan, 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, 5. Fasilitasi Kerja Sama Antar Nagari, 6. Pembinaan dan Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan, 7. Peran Serta Masyarakat, 8. Pendanaan, 9. Ketentuan Lain-lain, 10. Ketentuan Peralihan, 11. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (289.11 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.