Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Pondok Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan ajaran agama islam atau kekhasan pondok pesantren. Guna memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, perlu membentu peraturan ini.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam peraturan ini diatur mengenai:
ketentuan umum;
fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
fungsi pesantren;
perencanaan;
dukungan dan fasilitasi;
pembinaan dan pengawasan;
partisipasi masyarakat;
kerja sama;
tim dukungan penyelenggaraan pesantren;
monitoring dan evaluasi;
pendanaan, dan
ketentuan penutup.