Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dilihat dari potensi usaha perikanan yang ada di Sumatera Selatan khususnya bagi masyarakat nelayan kecil penerimaan daerah dari sektor retribusi izin usaha perikanan relatif sangat kecil dan bukanlah merupakan potensi penerimaan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam uoaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, Menteri Kelautan dan PErikanan RI dengan suratnya tanggal 16 November 2009 B.636/Men-KP/XI/2009 menghimbau kepada para Gubernur seluruh Indonesia untuk menghapuskan pungutan dan retribusi yang terkait dengan kegiatan usaha nelayan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang No.25 Tahun 1959
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981
4. Undang-Undang No.10 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.31 Tahun 2004
6. Undang-Undang No32 Thun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983
8. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.30 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.15 Tahun 2008
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.8 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (327.96 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.