Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu perlu dibentuk membentuk peraturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup perlindungan anak. Kemudian tentang pemenuhan hak- hak anak, kewajiban anak, juga tentang pembentukan forum anak, kota layak anak, kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, kewajiban dan tanggungjawab keluarga, orangtua, masyarakat, serta koordinasi pelaksanaan perlindungan anak, hingga pengawasan pelaksanaannya.