Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang terletak di Kabupaten Karo, Deli Serdang, Langkat dan Simalungun merupakan kawasan dengan kekayaan alam yang khas dan beraneka ragam baik tumbuh-tumbuhan maupun satwa, dengan segala keindahan alamny merupakan asset Provinsi Sumatera Utara Sehingga harus dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Oleh karena itu dibentuklah pedoman dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010
Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1988
Kepmenkeu RI Nomor 656/KMK.06/2001
Kepmenhut RI Nomor 28/Kpts-2/2003
Permenhut RI Nomor P.48/Menhut-II/2010
Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Taman Huta Raya Bukit Barisan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
ruang lingkup, maksud, tujuan, pengelolaan Taman Hutan Raya. Tata hutan dan pengelolaannya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan perlindungan Taman Hutan Raya. Juga terdapat pengaturan mengenai:
pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilaksanakan di wilayah Taman Hutan Raya. Serta sanksi administratif dan pidana berkenaan dengan pelanggaran dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.