Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh perlu diganti.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Undang-Undang No.11 Tahun 2006
Undang-Undang No.14 Tahun 2008
Undang-Undang No.23 Tahun 2014
Undang-Undang No.30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012
Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014
Qanun Aceh No.8 Tahun 2008
Qanun Aceh No.1 Tahun 2014
Qanun Aceh No.2 Tahun 2014
Qanun Aceh No.3 Tahun 2014
Qanun Aceh No.13 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Aceh No.121 Tahun 2016.

Ketentuan Umum, Kewajiban, Pendelegasian Wewenang,Jenis Perizinan dan Nonperizinan, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan, Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Layanan Informasi,Sosialisasi dan Konsultasi, Survey Kepuasan Masyarakat, Tim Teknis, Pelayanan secara Elektronik, Pembinaan,Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi, Pembayaran Retribusi Daerah, Sanksi Administrasi, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.