Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0134/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, yang menetapkan antara lain masa tugas Panwaslih Aceh berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada selesai;
2. bahwa sesuai dengan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0239/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2017 tenggal 10 Maret 2017 dan Surat Sekjen Bwaslu RI Nomor 0347/Bawaslu/SJ/TU.00.01/IV/2017 tanggal 11 April 2017, serta mendasari Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, yang menetapkan antara lain tahapan Pilkada berakhir sampai dengan tahapan pengusulan pengesahan calon terpilih ke DPRA/DPRK oleh KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota, dan tidak memasukan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagai tahapan penyelenggaraan Pilkada di Aceh tidak dilakukan secara serentak, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota perlu diubah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
2. Undang-Undang No.44 Tahun 1999
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2006
4. Undang-Undang No.15 Tahun 2011
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 2015
9. Qanun Aceh No.1 Tahun 2014
10. Qanun Aceh No.6 Tahun 2016
11. Qanun Aceh No.12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Pasal 9 diubah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (900.8 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.