Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Aceh

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemprov Aceh dan Kab/Kota, perlu membentuk ULP Barang/Jasa Pemerintah Aceh.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 ini adalah:

Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No.24 Tahun 1956
Undang-Undang No.5 Tahun 1999
Undang-Undang No.18 Tahun 1999
Undang-Undang No.28 Tahun 1999
Undang-Undang No.17 Tahun 2003
Undang-Undang No.1 Tahun 2004
Undang-Undang No.15 Tahun 2004
Undang-Undang No.33 Tahun 2004
Undang-Undang No.11 Tahun 2006
Undang-Undang No.11Tahun 2008
Undang-Undang No.14 Tahun 2008
Undang-Undang No.23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014.

Peraturan ini mengatur tentang:
ketentuan umum;
pembentukan;
maksud;
ruang lingkup;
tata nilai pengadaan;
organisasi;
tata kerja;
kepegawaian;
pembiayaan;
ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup serta lampiran.