Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018
ABSTRAK
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- – bahwa Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebagai Kepala Pemerintah Aceh telah dipilih melalui suatu proses yang demokratis, bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor Pemerintahan;
- bahwa dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 20 Juni 2017, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memperhatikan dan menjabarkan visi dan misi serta program prioritas Gubernur Periode 2017-2022;
- bahwa akibat penyesuaian dengan visi dan misi serta program prioritas Gubernur periode 2017-2022 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh, mengalami perubahan esensi dan materinya lebih lebih dari 50 persen sehinggan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur tersebut perlu dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Gubernur yang baru mengenai masalah tersebut;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, setiap Tahun Anggaran Pemerintah Aceh menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
Dasar hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2017 ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004
- Undang-Undang No.11 Tahun 2006
- Undang-Undang No.17 Tahun 2007
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2007
- Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2016
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008
- Qanun Aceh No.12 Tahun 2013
- Qanun Aceh No.19 Tahun 2013
- Qanun Aceh No.2 Tahun 2008
- Peraturan Gubernur Aceh No.78 Tahun 2015
- Peraturan Gubernur Aceh No.9 Tahun 2017.
terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.