Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasn Korupsi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernu Aceh tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010
8. Inpres 5 Tahun 2004,
9. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.32 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.