Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini perlu ditinjau kembali

Dasar hukum Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958,
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009,
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014

mengatur tentang ketentuan umum, arsip dan prensip, penyelenggaraan tata naskah dinas, naskah dinas, kewenangan penandatanganan, paraf, penulisan nama, penandatanganan, dan penggunaan tinta, stempel/cap dinas, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, benut dan susunan naskah dinas, perubahan, pencabutan dan pembatalan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (477.57 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.