Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Corporate University Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
2. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kesempatan Aparatur Sipil Negara dalam mengembangkan kompetensi, diperlukan suatu sistem pengembangan kompetensi yang fleksibel dan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
3. bahwa berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan bahwa Corporate University menjadi salah satu inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur;
4. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2020
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

Materi Pokok:
Ketentuan Umum;
Pengorganisasian;
Jenis, Bentuk, dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
Peserta;
Infrastruktur;
Pembiayaan;
Penjaminan Mutu;
Pemantauan dan Evaluasi;
Jenis dan Kriteria Pemberian Surat Keterangan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Lain;
Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (353.91 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.