Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan pelaksana sebagai bagian dari Jabatan Administrasi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud yang akuntabel, perlu mengatur jabatan pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 ini adalah:

: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010
Peraturan Gubernur Nomor 160 tahun 2012.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai:
jabatan pelaksana pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dalam hal jenis-jenis rumpun jabatan, kualifikasi, rincian tugas dan cara peningkatan jabatan, serta penetapan dan perubahan jabatan.