Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

berdasarkan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi diperlukan pedoman penyelenggaraan.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kominfotik dan seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Bab I:
Ketentuan Umum Bab II:
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III:
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Bab IV:
Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Bab V:
Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah Bab VI:
Pengelolaan Sumber Daya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bab VII:
Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Bab VIII:
Ketentuan Penutup