Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 telah diatur mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan untuk melaksanakan pemungutan BPHTB menjadi lebih efisien, efektif dan optimal, perlu diatur lebih lanjut mengenai prosedur pemungutannya yaitu menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004
4. Undang-Uindang Nomor 29 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
6. Undang-hndang Nomor 12 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000
8. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK/07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010
16. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008
17. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011.

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang acuan pemungutan BPHTB, yang terdiri dari pengenaan BPHTB karena waris, hibah wasiat, pemberian hak pengelolaan, besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) dan prosedur pengajuan keberatan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 203 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Download Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 melalui link di bawah ini:

Download PDF (10.26 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.