Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam upaya memberikan dukungan nyata terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematik, mandiri dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, maka perlu memberikan legalitas terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) belum dapat memenuhi semua standar/ketentuan, terutama terkait aspek lingkungan, tata ruang dan bangunan, produk maupun pengelolaannya sehingga dapat menghambat kegiatan Usaha Mikro dan Kecil.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016,
Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014,
Peraturan Menteru Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 dan PERGUB Nomor 47 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur klasifikasi UMK, tata cara pemberian IUMK, penetapan, pemibinaan, pengawasan, peringatan, pembekuan, pencabutan dan perubahan IUMK. Bab I:
Ketentuan Umum Bab II:
Ruang Lingkup Bab III:
Klasifikasi UMK Bab IV:
Tata Cara Pemberian IUMK Bab V:
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Bab VI:
Peringatan, Pembekuan, Pencabutan dan Perubahan Bab VII:
Ketentuan Penutup Lampiran