Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2018

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017, telah diatur mengenai Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, honorarium tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013
Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai:
pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada P2TP2A, Jenis dan Persyaratan Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan, Penyusunan Kebutuhan, Pola Rekruitmen, Honorarium, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dan Pembiayaan.