Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2018

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017, telah diatur mengenai pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah secara elektronik, dan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif, perlu ditambahkan pengaturan mekanisme pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Surat Tanda Setoran (STS) sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik;

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang No.1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 stdd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013
Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai:
perubahan ketentuan Pasal 13 Pergub No 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik, yang mengenai:
pembatalan kode bayar/kode pelanggan, SKRD dan SSRD atau STS.