Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Rumah Susun, Peraturan Gubernur Nomor 342 Tahun 2014 perlu disempurnakan.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 ini adalah:

Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007
Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014.

PERGUB ini mengatur mengenai:
pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun, yaitu UPRS Penjaringan, Marunda, Muara Baru, Cakung Barat, Tambora, Rawa Bebek, Pulo Gebang, Jatirawasari, Cipinang, Pinus Elok, Jatinegara Kaum, Jatinegara Barat, dan Semper.