Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sesuai Pasal 4 Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, wewenang dan tanggung jawabnya berada pada Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta, dan bahwa berdasarkan Kepgub Nomor 1922 Tahun 2017, Tim Sementara Caretaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dibubarkan dengan dicabutnya Kepgub Nomor 1901/2009 sehingga tidak terdapat lagi kelembagaan yang secara khusus mengoordinasikan pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sehingga perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
6. Keppres Nomor 52 Tahun 1995
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
11. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai:
pembentukan BKP Pantura Jakarta (Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta), Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, dan Pembiayaan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.83 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.