Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perizinan & Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Gorontalo

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Peraturan ini dibentuk untuk bisa mengoptimalisasi penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Undang-Undang No.38 Tahun 2000
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2001
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
6. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2008
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013.

Dalam peraturan ini diatur tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) termasuk didalamnya mengatur tentang pendelegasian kewenangan, jenis perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kewenangan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (661.36 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.