Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2021 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011

Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pelaksanaan KSWP yaitu:
a. menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah, dan
b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah.