Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Dalam Rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Dan Pengendalian Pembangunan Yang Efektif, Diperlukan Adanya Pengelolaan Data Yang Akurat, Mutakhir, Terintegrasi, Lengkap, Akuntabel, Dinamis, Handal, Sahih, Mudah Diakses Dan Berkelanjutan, Serta Ditunjang Dengan Analisis Yang Mendalam, Tajam, Dan Komprehensif, Dan bahwa Untuk Mewujudkan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Desa, Perlu Didukung Dengan Data Yang Dikelola Secara Seksama Dan Berkelanjutan, Sehingga Diperlukan Kemudahan Untuk Memperoleh Layanan Data Dan Informasi Pembangunan Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan, Maka Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950,
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011,
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008,
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009,
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010,
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011,
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012.

Ketentuan Umum, Kewenangan, Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Barat, Kebijakan dan Strategi, Perencanaan, Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Kordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran masyrakat dan Dunia Usaha, Larangan, Insentif dan Disinsentif, Sanksi, Pembinaan dan Penegendalian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (233.16 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.