Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Sub Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
bahwa dalam rangka pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
bahwa sehubungan dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan guna penguatan kelembagaan serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;