Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2020

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan rokok pernerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupateri/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2020.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/201
14. Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013
17. Peraturan Gubernur Nomor 016 Tahun 2014
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015.

Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi merupakan dana bagi hasil yang dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk periode Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2020 sebesar Rp57.805.245.624,00 dengan alokasi sebagai berilrut:
Pemerintah provinsi sebesar 30% x Rp57.805.245.624,00 = Rp17.341.573.687,00 dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp2.019.710.589,00 menjadi sebesar Rp15.321.863.098,00. Pemerintah kabupaten/kota sebesar 70% x Rp57.805.245.624,00 = Rp40.463.671.937,00. Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan, dan
dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota. Alokasi penerimaan pajak rokok tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Download PDF (2.9 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.