Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan instansinya. Hasil validasi terhadap usulan hasil evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/273/M.SM.04.00/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2020 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016

Nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.