Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timuur memiliki kedudukan yang strategis dengan kekayaan sumberdaya yang perlu dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemenfaatan ruang. Perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Timur menuntut penegakan Prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sesuai ketentuan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036, perlu pengaturan mengenai izin pemanfaatan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
6. Undang-Undang No 26 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015
20. Keppres Nomor 32 Tahun 1990
21. Permenhut Nomor 32/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.27/Menhut-II/2014
22. Permenhut Nomor 44/Menhut-II/2012
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
24. Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014
25. Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015
26. Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017
27. Kepmenhut Nomor 79/Kpts-II/2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhut Nomor 942/Menhut-II/2013
28. Kepmenhut Nomor 554/Menhut-II/2013
29. Kepmenhut Nomor 718/Menhut-II/2014
30. Kepmenhut No.6982/Menhut-VII/PSDH/2014
31. Peraturan Daerah KALTIM No 15 Tahun 2012
32. Peraturan Daerah KALTIM Nomor 1 Tahun 2014
33. Peraturan Daerah KALTIM Nomor 7 Tahun 2014
34. Peraturan Daerah KALTIM Nomor 1 Tahun 2016
35. Peraturan Daerah KALTIM Nomor 9 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang izin pemanfaatan pertambangan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (780.69 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.