Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan adanya bantuan keuangan dari kabupaten/kota memberikan tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur dan belum diaturnya tenaga pendidik yang berstatus PNS dari Kementrian/Lembaga Negara yang diperbantukan di Sekolah Negeri dalam Pergub Kaltim No.15 Tahun 2017, perlu mengubah Pergub dan menetapkan Pergub tentang perubahan sebagaimana dimaksud

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang No.25 Tahun 1956
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
11. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
13. Peraturan Daerah Kaltim No.13
14. Peraturan Daerah Kaltim No.9 Tahun 2016
15. Peraturan Daerah Kaltim No.16 Tahun 2016
16. Peraturan Gubernur Kaltim No.15 Tahun 2017

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan atas Pergub Kaltim No.15 Tahun 2017 pada ketentuan dalam pasal 3 dan 4. Ditambahkan pada pasal 3 yaitu Tenaga pendidik yang status PNS dari Kementrian/Lembaga Negara yang diperbantukan di Sekolah Negeri dan di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa tambahan penghasilan tersebut dapat diberikan jika tidak menerima penghasilan dari Kementrian/Lembaga Negara. Ditambahkan ayat pada pasal 4 yaitu bahwa Provinsi Kalimantan Timur dapat menerima bantuan keuangan dari Kabupaten/kota untuk alokaso Tambahan Penghasilan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (213.59 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.