Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Kebutuhan dan tuntutan dunia usaha dan perkembangan teknologi untuk percepatan pengembangan berusaha, investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pengaturan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima dalam perizinan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu melakukan penyesuaian penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dasar hukum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018,
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017,
8. PermenPAN RBNomor 15 Tahun 2014,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017,
10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020,
11. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan
c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di daerah. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. kelembagaan dan kewenangan pelayanan;
b. standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik;
c. manajemen pelayanan, etika pelayanan dan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan;
d. pelayanan secara elektronik, dan
e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelayanan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (126.17 KB)

Lampiran I – Pergub Nomor 38 Tahun 2020

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.