Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
bahwa anak memiliki hak dasar yakni hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, dimana pemberian air susu ibu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dasar anak;
bahwa masih terdapat banyak bayi baru lahir hingga 6 (enam) bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu secara Eksklusif, termasuk Inisiasi Menyusui Dini dan anak usia hingga 2 (dua) tahun tidak mendapatkan lanjutan pemberian Air Susu Ibu dengan berbagai penyebab yang berakibat anak tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk hidup, tumbuh kembang optimal dan memiliki resiko tinggi menjadi stunting;
bahwa demi terwujudnya keberhasilan dalam pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga perlu ditetapkan peraturan gubernur sebagai pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2010.