Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, perlu memberikan insentif kepada wajib kendaraan bermotor berupa Pembebasan/Penghapusan sanksi administrasi pajak;
bahwa sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangan perpajakan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012;