Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan unsur penunjang untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena dapat memanfaatkan semua dokumentasi hukum untuk kegiatan penyusunan rancangan perundang-undangan di Daerah, penelitian hukum dan memberikan jasa informasi hukum dalam rangka mewujudkan Supremasi Hukum di Daerah;
2. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 180.144/G.ST/2001 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Keppres Nomor 91 Tahun 1999
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulteng Nomor 4 Tahun 2008
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulteng Nomor 5 Tahun 2008
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulteng Nomor 6 Tahun 2008
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulteng Nomor 7 Tahun 2008
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulteng Nomor 3 Tahun 2009

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:
kedudukan, tugas dan fungsi;
kewajiban;
susunan organisasi;
tugas Pusat dan Anggota JDIH Provinsi, dan
pembiayaan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (372.63 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.