Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi khususnya produk hukum daerah perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:
pembentukan, tugas dan fungsi;
pengelolaan;
pembinaan dan pengawasan;
serta pembiayaan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Download PDF (169.15 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.