Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Standar Operasional Prosedur Utang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja Pemerintah;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas akuntansi dan pelaporan Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang SOP pengakuan utang jangka pendek, utang jangka pendek lainnya, utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Utang jangka pendek terdiri dari:
a. utang PFK;
b. utang bunga;
c. bagian lancar utang jangka panjang;
d. pendapatan diterima dimuka;
e. utang belanja, dan
f. utang pembayaran transfer antar Pemerintah Provinsi. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari:
a. kelebihan pembayaran PAD;
b. kelebihan pembayaran transfer, dan
c. utang jangka pendek lainnya. Utang jangka panjang terdiri dari:
a. utang dalam negeri, dan
b. utang jangka panjang lainnya.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (904.13 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.