Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang profesional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
bahwa untuk mencapai hasil Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu menyusun Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa perlu diatur dengan Pertauran Gubernur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kode etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah bertujuan untuk:
a. mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas atau dalam hidup bermasyarakat, dan
c. menciptakan suasana kerja dan lingkungan kerja yang harmonis, kondusif, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku kerja yang profesional dan berintegritas.