Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024

PeraturanPedia.com – Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/2284/SJ tentang Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan Official Peserta Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/6712/SJ tentang Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan Official Peserta Daerah Untuk Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XXI Aceh- Sumatera Utara Tahun 2024;
bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pergeseran pada Perangkat Daerah Cipta Karya dan Sumber Daya Air untuk pemberian bantuan pada bencana banjir Daerah irigasi Sungai di wilayah Kabupaten Poso;
bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu melakukan pergeseran pengurangan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ke pendapatan transfer yang merupakan pendapatan non tunai bagian dari fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF);
bahwa berdasarkan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah poin D Pergeseran Anggaran huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;