Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan sebagai stimulus kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat ditengah pelemahan ekonomi akibat Covid-19, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB serta meringankan beban masyarakat. bahwa dengan masih tingginya antusiasme dan masih banyaknya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah lewat jatuh tempo dan melakukan pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 ini adalah :
UU Nomor 61 Tahun 1958, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Prov. Sumbar Nomor 4 Tahun 2011, Pergub Sumbar Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021, terdiri dari :
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 41) diubah.
Belum ada data…
Download Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah…
Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungandan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang…