Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019,
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016,
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020

KETENTUAN UMUM, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
c. penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang), dan
e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Dinas membawahi:
a. Sekretariat;
b. Bidang Cipta Karya;
c. Bidang Bina Marga;
d. Bidang Tata Ruang;
e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
f. UPTD PENUTUP

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (489.51 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.