Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Luar Kawasan Hutan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hasil hutan bukan kayu di luar kawasan hutan yang perlu dimanfaatkan, dipelihara, dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat sehingga mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan gubernur. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan berbasis ekologis dan sosiologis, sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya perlu diatur tata cara pemberian persetujuannya.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 ini adalah :

UU Nomor 61 Tahun 1958, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2021, PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021

Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum 2. Tata Cara Pemberian Persetujuan 3. Perpanjangan PPHHBK 4. Berakhirnya PPHHBK 5. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan 6. Pendanaan 7. Kewajiban PPHHBK 8. Sanksi 9. ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup