Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan dalam praturan ini adalah : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentsng Pembinaan dan pengawasanan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat bahwa dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pemerintahan provinsi sumatera selatan yang bersih, bebas dari korupsi kolusi, nepotisme dan menindaklajuti surat edaran Menteri perayagunaan apaaratur negara dan reformasi Perdayaunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 08/M>
2. PAN>
3. RB/06/2012 tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah perlu memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan kejadian penyimpangan secara bertangunjawab. Bahw dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungna pemerintah provinsi sumatera selatan dan/atau masyarakt untuk menyampaikan pengaduam mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindaak pidana korupsi sebagai wujudd pembangunan Zona Interrgerits menuju Wilaya Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilaya Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang NO 25 Tahun 1959
3. Undang-Undang No 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001
5. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 sebagaimnan telah bebrapa kali diubah ,terahkir dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019
6. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 sebgaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang NO 31 Tahun 2014
7. Undang-Undang No 14 Tahun 2008
8. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
9. Undang-Undang No 5 Tahun 2014
10. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaiman telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
17. Perrmendagri No 80 Tahun sebagiman telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
18. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 sebagiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 10 Tahun 2019
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 sebagiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
20. Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah:
Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup , Pelaporan dan Penanganan Pengaduan Tindak Peidana Korupsi, Perlindungan ,Sanksi,Ketentuan lain -Lain ,ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (892.13 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.