Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan Pergub Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, telah diatur mengenai penyelenggaraan pelauanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penambahan objek perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan pelayanan dan percepatan waktu penyelenggaraan perizinan. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 ini adalah:

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
PerkaBKPM Nomor 14 Tahun 2011
PerkaBKPM Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PerkaBKPM Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
ketentuan umum, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan pelayanan perizinan, jenis dan waktu pelayanan, tata cara pelayanan, layanan pengaduan, pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelaporan, informasi, kepuasan masyarakat, insentif pegawai, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, ketentuan penutup.