Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemprov diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan panas bumi. Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum dalam pengembangan dan pengelolaannya. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2010 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

Dalam peraturan ini diatur mengenai:
ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab, tahapan kegiatan usaha panas bumi, pengelolaan panas bumi, lelang wiilayah kerja, IUP, hak dan kewajiban pemegang IUP, pembnaan dan pegawasan, penerimaan daerah, pengelolaan lingkungan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.