Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015, perlu menetapkan peraturan gubernur ini.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2016 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014
PerKPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PerKPK Nomor 6 Tahun 2015.

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai:
ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, UPG, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, sanksi, pembiayaan, ketentuan penutup.