Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Benan Kerja di Lingkungan Depdagri dan Pemda, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, perlu menetapkan pergub ini.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2016 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012.

Dalam Peraturan ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. Diatur mengenai:
maksud, tujuan, dan manfaat, tim analisis jabatan dan analisis beban kerja, pelaksanaan analisis, hasil analisis, pendidikan dan pelatihan, pemaparan dan penetapan analisis, pembiayaan, ketentuan penutup.