Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan dalam pertuaran ini adalah : bahwa dalam Rangka meningkatkan pelayanan publik sdan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktivitas, dan daya saing daerah, perlu adanya kebijakan inovasi daerah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 386 ayat (1) dan pasal 388 ayat (6) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berserta perubahannya, ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta ketentuan Intruksi Gubenur Nomor 1210 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan GERakan One Agency One Innovation di Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengatur mengenai penyelenggaran Inovasi daerah

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang No 25 Tahun 1959
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
5. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2914 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan,terakhiri dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
7. Undang-Undang No 28 Tahun 2014
8. Undang-Undang No 30 Tahun 2014
9. Undang-Undang No 11 Tahun 2019
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 95 Tahun 2018
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi No 30 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam NegeriNo 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
19. Pernendagri No 17 Tahun 2016
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2019
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
24. Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2010
25. Peraturan Gubernur No 20 Tahun 2013
26. Peraturan Gubernur No 58 Tahun 2014

MAteri pokok dalam Peraturan ini adlah ;
Ketentuan Umum , Inovasi Daerah dalam Rangka pembaruan penyelengaraan pemerintahan Daerah , Inovasi Daerah dalam rangka peningaktan Produk atau proses produksi , Pengusulan , Penetapan ,Perencanaan , Sistem Inovasi Daerah , Perlindungan Hak kekayaan Intelektual , pengembangan Inovasi daerah , Penilaian dan/atau penghargaan , Penyebaran Inovasi Daerah , Pendanaan ,Kerjasama , Informasi Inovasi Daerah , Pembinaan dan/atau Pengawasan , ketentuan lain lain , ketentuan Peralihan ,ketentuan Penutup ,

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.7 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.