Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal. Pemerintahan Provinsi dapat menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan pedoman percepatan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2020 ini adalah:

Dasar Hukum: PAsal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
Undang-Undang No.25 Tahun 1959
Undang-Undang No.39 Tahun 1999
Undang-Undang No.25 Tahun 2009
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018
PERMENSOS No.9 Tahun 2018
Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.32 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.121 Tahun 2018
PERMENKES No.4 Tahun 2019
Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai:
Jenis-Jenis SPM Dasar;
Batas Pencapaian SPM;
Penerapan SPM;
Pelaksana SPM. Diatur juga mengenai:
monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan SPM.